PONTIANAK – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan kegiatan atau program untuk pembangunan pemuda di Kalimantan Barat. Agar data tersebut dapat tersampaikan ke Pemerintah Pusat, maka perlu adanya sinkronisasi dan validasi data antar stakeholder.
“Jadi perangkat daerah terkait harus benar-benar memperhatikan program kegiatan pemuda dan memperhatikan data agar benar-benar valid, untuk disampaikan ke pusat dalam rangka memperbaiki Indeks Pembangunan Pemuda Kalimantan Barat. Yang jelas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat menaruh perhatian terhadap pembangunan pemuda guna mempersiapkan mereka sebagai pemimpin di masa depan,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. usai memimpin Rapat Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Kalimantan Barat di Ruang Kerja Sekda Provinsi Kalbar, Jum’at (11/2/2022).
Masih kata Sekda Provinsi Kalbar, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan tolak ukur sejauh mana kemajuan pemuda di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat.
“Adapun indikator tersebut yakni pada aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, peluang dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan serta kesetaraan gender dan diskriminasi sebagai persiapan untuk menjadi pemimpin masa depan,” jelas Sekda Provinsi Kalbar dr. Harisson, M.Kes.
Dirinya juga mengungkapkan bahwa indeks Pembangunan Pemuda tersusun dari 15 indikator yang terpetakan dalam 5 domain yang meliputi:
– Domain Pendidikan dengan indikator Rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah menengah, APK Perguruan Tinggi.
– Domain Kesehatan dan Kesejahteraan dengan indikator angka kesakitan pemuda, pemuda korban kejahatan, pemuda merokok, remaja perempuan sedang hamil.
– Domain lapangan dan kesempatan kerja dengan indikator pemuda wirausaha kerah putih dan tingkat pengangguran terbuka.
-Domain partisipasi dan kepemimpinan dengan indikator partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, partisipasi pemuda dalam organisasi, pemuda berpendapat dalam rapat kemasyarakatan.
– Domain gender dan diskriminasi dengan indikator perkawinan usia muda, pemuda perempuan sedang sekolah menengah dan perguruan tinggi, pemuda perempuan bekerja di sektor formal.
Sementara itu ditempat yang sama, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, S.STP., M.Si. mengutarakan bahwa dalam rangka peningkatan capaian Indeks Pembangunan Pemuda di Provinsi Kalimantan Barat perlu dilakukan beberapa upaya untuk memetakan intervensi yang lebih komprehensif dalam perencanaan, perumusan program/kegiatan dan inovasi pembangunan kepemudaan.
“Perlu disusun Rencana Aksi (RAD) Provinsi Kalbar yang dikoordinir oleh Bappeda Provinsi Kalbar, Membentuk Tim Koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Memetakan kegiatan lintas sektor melalui matriks Rencana Aksi Daerah (RAD) oleh perangkat daerah yang terkait dengan domain IPP dan perlu adanya komitmen dari masing-masing perangkat daerah dilingkungan Pemprov Kalbar untuk sasaran program/kegiatan pemuda dalam rangka meningkatkan capaian IPP di Provinsi Kalbar,” tegas Kadisporapar Kalbar. (irf)