PONTIANAK – Bertempat di Hotel Kapuas Dharma Pontianak, Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., bersama Wakil Gubernur, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., menghadiri kegiatan Konsultasi Publik “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, Produktivitas, dan Daya Saing” yang digagas oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (10/2/2021).
Turut hadir pada kegiatan tersebut yakni Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ir. H. Suriansyah, M.MA., dan Syarif Amin Muhammad, S.Ak., unsur Forkopimda Prov. Kalbar, beberapa Anggota DPRD Prov. Kalbar, para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kalbar, pimpinan instansi vertikal lainnya, serta tamu undangan lainnya.
Kegiatan ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Diskominfo Prov. Kalbar dan terbuka untuk umum. Hal ini bertujuan agar pemerintah bisa mendapatkan berbagai masukan dan saran dari publik terhadap prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah yang telah diusulkan dan disepakati sebelumnya oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.
Hasil Forum Konsultasi Publik ini nantinya akan menjadi bahan masukan/koreksi dalam pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat (Musrenbang Prov Kalbar) untuk kemudian menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 bagi seluruh OPD Pemprov Kalbar.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, Ir. Sukaliman, M.T., menyampaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Prov Kalbar di tahun 2021 mencapai 67,90.
“Kami menargetkan IPM Kalbar bisa mencapai 71,34 di akhir RPJMD tahun 2023, dibutuhkan 3,4 poin untuk bisa mencapai target tersebut. Maka dari itu, perlu ada kolaborasi bersama dalam membangun Kalimantan Barat. Sehingga kita harus bersinergi dan fokus untuk membangun kualitas hidup masyarakat Kalbar,” tutur Kepala Bappeda Prov Kalbar.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan beberapa poin penting hasil reses para anggota DPRD Provinsi Kalbar.
“Kami berharap pokok-pokok pikiran yang kami terima dari masyarakat mampu diakomodir dalam RKPD TA. 2023 ini. Misalnya pembangunan infrastruktur, masih ada jaringan jalan provinsi yang harus dibenahi dan menjadi perhatian kita bersama agar dapat ditingkatkan menjadi jalan dengan kualitas yang baik. Hal ini juga disebabkan APBD kab/kota yang belum mampu mengakomodir pembangunan infrastruktur tersebut, sehingga perlu adanya intervensi anggaran dari Pemprov Kalbar. Kemudian, kami sangat berharap para petani bisa memperoleh harga jual gabah yang tinggi, dimana kondisi kesejahteraan petani sangat terganggu karena harga pupuk dan penunjang lainnya sudah terlebih dahulu meningkat,” jelas Suryansyah.
Sementara itu, Gubernur Kalbar menyampaikan target indkes infrastruktur tahun 2022 sebesar 68. Oleh sebab itu, anggaran infrastruktur merupakan anggaran terbesar di tahun 2022.
“Saya harapkan indeks infrastruktur tahun ini harus di atas 70 dan sudah mencapai 76-77 di akhir RPJMD tahun 2023. Data harus valid. Saat ini jumlah desa mandiri di Kalbar sudah mencapai 385, dimana sebelumnya hanya ada 1 desa mandiri saja. Kami menargetkan jumlah desa mandiri di tahun 2022 menjadi 419 desa. Hal ini tidak lepas dari kerjasama dan sinergitas Pemprov Kalbar bersama TNI-Polri, sehingga 54 indikator desa mandiri bisa kita penuhi. Untuk aspek ekspor impor, Kalbar saat ini dalam posisi aman. Mudah-mudahan capaian kinerja pendapatan dan realisasi semakin baik di tahun 2022,” tegas H. Sutarmidji.
Tak henti-hentinya Gubernur menekankan pentingnya penggunaan data yang valid guna mengefektifkan pembangunan di Kalimantan Barat.
“Saya sependapat dan menjalankan apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, mengenai optimalisasi 1 data. Perencanaan akan baik apabila datanya valid, demikian juga dengan anggaran. Jika menyusun program dengan data yang tidak benar, maka tidak akan tepat sasaran. Indikator suatu program sangat penting karena kita bekerja harus berdasarkan indikator. Oleh karena itu, kita harus memvalidasi data serta menyamakan persepsi bersama seluruh Bappeda kab/kota di Kalbar dan instansi terkait lainnya,” harap Gubernur Kalimantan Barat.
Kegiatan ditutup dengan diskusi lanjutan dan penandatanganan kesepakatan Berita Acara Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023. (Adpim)